BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam podcast Deddy Corbuzier. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Ada hal menarik yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam siniar milik influencer Deddy Corbuzier baru-baru ini. Sri Mulyani mengaku sering menjadi sasaran kemarahan publik karena kebijakan mengenai cukai hasil tembakau atau rokok.
Pemerintah, ujar Sri, baru saja memutuskan kenaikan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 12% mulai 1 Januari 2022. Menurutnya, perumusan tarif cukai rokok tergolong sulit dan harus mengakomodasi kepentingan semua pihak.
"Ini policy yang rumit banget, it's very classic dilemma, atau trilemma bahkan dalam hal ini. Makanya kalau kita bicara desain policy, saya selalu dimarahi semua pihak," katanya dalam Deddy Corbuzier Podcast, dikutip Jumat (7/1/2022).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah memiliki setidaknya 4 pertimbangan dalam menentukan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan. Pertama, mengenai soal kesehatan masyarakat karena pemerintah ingin cukai rokok mampu mengurangi prevalensi merokok, terutama pada anak yang ditargetkan turun menjadi 8,7% pada 2024.
Kedua, mengenai tenaga kerja pada industri rokok, terutama pada industri yang memproduksi rokok kretek tangan yang proses pelintingannya masih manual. Ketiga, mengenai penerimaan negara karena cukai rokok menyumbang Rp193,53 triliun atau sekitar 10% dari pendapatan negara pada 2022.
Terakhir, mengenai pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Dalam hal ini, pemerintah akan mengoptimalkan berbagai upaya untuk menangani peredaran rokok ilegal, termasuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Jika kebijakan tarif cukai rokok tidak diambil secara proporsional, Sri Mulyani menyebut akan menimbulkan kemarahan dari pihak yang dirugikan.
"Kalau saya menaikkannya kekecilan, orang kesehatan marah-marah, tapi kalau saya menaikkannya ketinggian, di sini ada yang marah," ujarnya.
Sri Mulyani kemudian menjelaskan penerimaan negara yang diestimasi senilai Rp193,53 triliun tahun ini juga tidak sepenuhnya masuk ke kantongnya. Menurutnya, sebagian dari penerimaan tersebut ditransfer kepada pemda melalui skema dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
Dana tersebut kemudian diarahkan untuk belanja-belanja yang berhubungan dengan kesehatan, membantu pekerja dan petani tembakau, serta memerangi rokok ilegal. (sap)
