BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam administrasi penagihan pajak, dirjen pajak merilis peraturan baru, yaitu PER-01/PJ/2022. Langkah otoritas tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (25/1/2022).
Terbitnya PER-01/PJ/2022 sebagai tindak lanjut dari telah diaturnya tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam PMK 189/2020. Simak ‘Sri Mulyani Terbitkan PMK Baru Soal Penagihan Pajak’.
“Dalam rangka menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam administrasi penagihan pajak, diperlukan surat, daftar, dan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar,” bunyi salah satu pertimbangan PER-01/PJ/2022.
Dalam Pasal 1 disebutkan surat, daftar, dan formulir yang digunakan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran beleid tersebut. Adapun PER-01/PJ/2022 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 12 Januari 2022.
Dalam lampiran tersebut ada 71 format dokumen yang diatur. Beberapa di antaranya adalah Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Penyanderaan, Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan, serta Kartu Tanda Pengenal Juru Sita Pajak.
Selain mengenai terbitnya peraturan baru terkait dengan penagihan pajak, ada pula bahasan program pengungkapan sukarela (PPS) dan beberapa fitur dalam DJP Online.
Pada saat PER-01/PJ/2022 mulai berlaku, ada 4 keputusan serta peraturan dirjen pajak yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu KEP-218/PJ/2003, PER-24/PJ/2014, PER-04/PJ/2016, dan PER-03/PJ/2018.
Pada saat berlakunya PER-01/PJ/2022, terhadap surat, daftar, dan formulir yang telah diterbitkan dalam rangka penagihan pajak sebelum 12 Januari 2022, dinyatakan tetap berlaku dan tetap dapat digunakan untuk tindakan penagihan pajak selanjutnya. (DDTCNews)
Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan wajib pajak tidak dapat membayar PPh final PPS melalui pemindahbukuan. Pembayaran PPh final harus dibayar lunas. Peserta PPS akan dikenakan PPh final dengan tarif yang bervariasi tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan.
"Pembayaran PPh final harus dibayar lunas ke kas negara melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing," sebut DJP dalam buku panduan PPS. Simak ‘Catat! PPh Final PPS Tidak Dapat Dibayar Melalui Pemindahbukuan’. (DDTCNews)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 2/2022 yang mengatur tentang strategi percepatan pengembangan kewirausahaan nasional 2021-2024. Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan dapat mencapai 3,95% pada 2024, dari saat ini 3,47%.
Pasal 11 Perpres 2/2022 menyebutkan kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) akan memberikan kemudahan dan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan negara/keuangan daerah untuk mengembangkan kewirausahaan nasional.
Untuk insentif, K/L dan pemda dapat memberikannya dalam bentuk pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, subsidi bunga pinjaman pada kredit program pemerintah, serta fasilitas pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (DDTCNews)
DJP sudah menyediakan fitur Portal Layanan dalam menu Layanan di DJP Online. Dengan fitur tersebut, wajib pajak bisa mendapatkan sejumlah layanan online secara mandiri. Fitur tersebut akan menjadi wadah konsolidasi seluruh pelayanan administrasi perpajakan.
Setidaknya sudah ada 5 layanan yang tersedia. Pertama, pemberitahuan kembali pemusatan pajak pertambahan nilai (PPN). Kedua, pemberitahuan pemusatan PPN. Ketiga, penambahan dan pengurangan tempat yang dipusatkan. Keempat, permohonan pencabutan pemusatan PPN. Kelima, perubahan tempat pemusatan PPN. (DDTCNews)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak 2021 salah satunya terbantu karena kenaikan harga komoditas di pasar global. Namun, faktor utama capaian tersebut yakni kondisi perekonomian yang terus berangsur pulih.
"Levelling-nya sudah kembali lagi seperti sebelum krisis terjadinya Covid. Levelnya relatif ada di level itu," katanya. (DDTCNews)
Pemerintah akan memberlakukan skema pajak progresif atas ekspor nikel pig iron dan feronikel pada 2022. Selain itu, pemerintah berencana meniadakan tax holiday bagi pihak yang baru mengajukan keinginan investasi untuk smelter pig iron dan feronikel.
“Kami sudah hitung keekonomiannya. Kami kira nilai keekonomiannya masih masuk. Hanya saja (investor) akan lebih hati-hati karena berpikir tidak dapat tax holiday dan akan bayar pajak ekspor juga. Namun, investasi secara keseluruhan belum tentu berkurang,” ujarnya. (Kontan)
Kementerian Keuangan sedang menyiapkan aturan turunan mengenai pelaksanaan pembagian dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit sesuai dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan volume DBH kelapa sawit yang nantinya didapatkan pemda akan dirancang agar bisa membantu perbaikan infrastruktur daerah, terutama produsen kelapa sawit. (DDTCNews/Bisnis Indonesia) (kaw)
