BERITA TERKINI
Anggota kelompok Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Bale Redelong memanen madu lebah lokal (Apis cerana) di kaki Gunung Burni Telong, Bener Meriah, Aceh, Rabu (16/11/2022). Kelompok LPHD Bale Redelong selama ini telah melaksanakan aktivitas ekonomi di dalam kawasan hutan lindung melalui skema Perhutanan Sosial. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menggunakan automatic blocking system (ABS) untuk mempercepat pencairan tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), terutama PNBP sektor kehutanan.
Hingga 31 Oktober 2022, pemerintah mencatat adanya pembayaran piutang PNBP penggunaan kawasan hutan (PKH) senilai Rp684,48 miliar dengan Rp111,7 miliar di antaranya berasal dari penerapan ABS.
"Realisasi tersebut [PNBP PKH] termasuk penerapan ABS sektor kehutanan yang mencapai Rp111,7 miliar," tulis Kementerian Keuangan dalam laporan APBN KiTa edisi November 2022, dikutip Selasa (29/11/2022).
ABS merupakan sistem kolaborasi antarkementerian dan lembaga (K/L) berupa penghentian layanan akses kode billing Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) dan blokir akses kepabeanan.
"Penerapan ABS merupakan upaya penagihan ekstra guna mengendalikan piutang PNBP macet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun," tulis Kementerian Keuangan.
Sepanjang 2022, implementasi ABS tercatat telah mampu meningkatkan kepatuhan wajib bayar dalam membayar PNBP PKH. Pembayaran PNBP PKH pada Juli hingga Oktober 2022 tercatat naik Rp334 miliar bila dibandingkan dengan pembayaran pada periode yang sama tahun lalu.
Sesuai dengan PMK 155/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP, pejabat kuasa pengelola PNBP dapat melakukan penghentian layanan pada instansi pengelola PNBP kepada wajib bayar.
Penghentian layanan dapat dilakukan atas wajib bayar yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran PNBP, pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam rangka monitoring atau verifikasi pembayaran, atau pertanggungjawaban PNBP oleh wajib bayar.
Bila instansi pengelola PNBP sudah memiliki sistem yang terhubung dengan sistem informasi yang dikelola Kementerian Keuangan, penghentian layanan kepada wajib bayar dilaksanakan melalui sistem informasi PNBP. (sap)
