BERITA TERKINI
Mencermati Penerapan Prinsip Ex Aequo Et Bono di Pengadilan Pajak
UU Direvisi, Pemerintah-DPR Sepakat Jumlah Kementerian Tak Dibatasi
Gunakan Pencatatan untuk Hitung Pajak Terutang? Simak Dulu Aturannya
Temui Prabowo, Sri Mulyani Laporkan Perkembangan APBN
Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Jadi Diperpanjang? BKF Ungkap Hal Ini
DJP Jaksel II Perpanjang Kerja Sama Tax Center dengan Unas
Rapat Peraturan MA soal Perkara Pidana Perpajakan, Dirjen Pajak Hadir
Siap-Siap PPN Jadi Naik ke 12 Persen, Publik Tagih Kajian Pemerintah
Panduan Pajak Penghasilan atas Imbalan Peserta Kegiatan, Cek di Sini
Perbanas Gelar Kuliah Umum, Bahas Perpajakan Internasional
Mencermati Penerapan Prinsip Ex Aequo Et Bono di Pengadilan Pajak
UU Direvisi, Pemerintah-DPR Sepakat Jumlah Kementerian Tak Dibatasi
Gunakan Pencatatan untuk Hitung Pajak Terutang? Simak Dulu Aturannya
Temui Prabowo, Sri Mulyani Laporkan Perkembangan APBN
Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Jadi Diperpanjang? BKF Ungkap Hal Ini
DJP Jaksel II Perpanjang Kerja Sama Tax Center dengan Unas
Rapat Peraturan MA soal Perkara Pidana Perpajakan, Dirjen Pajak Hadir
Siap-Siap PPN Jadi Naik ke 12 Persen, Publik Tagih Kajian Pemerintah
Panduan Pajak Penghasilan atas Imbalan Peserta Kegiatan, Cek di Sini
Perbanas Gelar Kuliah Umum, Bahas Perpajakan Internasional
DDTC Logo

Berkaitan dengan "BUMDes"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Komisi V DPR Minta Ketentuan Pajak untuk BUMDes DirelaksasiKomisi V DPR Minta Ketentuan Pajak untuk BUMDes Direlaksasi
KEBIJAKAN PAJAK

Komisi V DPR Minta Ketentuan Pajak untuk BUMDes Direlaksasi

Berita
• 25 Agu 2024
Selain Wajib Punya NPWP, BUMDes Juga Perlu Lakukan PembukuanSelain Wajib Punya NPWP, BUMDes Juga Perlu Lakukan Pembukuan
KP2KP PARIAMAN

Selain Wajib Punya NPWP, BUMDes Juga Perlu Lakukan Pembukuan

Berita
• 12 Jul 2024
Belasan BUMDes Dikumpulkan KPP, Ternyata Banyak yang Belum Punya NPWPBelasan BUMDes Dikumpulkan KPP, Ternyata Banyak yang Belum Punya NPWP
KPP PRATAMA KERINCI

Belasan BUMDes Dikumpulkan KPP, Ternyata Banyak yang Belum Punya NPWP

Berita
• 26 Mei 2024
Ingat, BUMDes Wajib Menyusun Pembukuan Terpisah dari Pemerintah DesaIngat, BUMDes Wajib Menyusun Pembukuan Terpisah dari Pemerintah Desa
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, BUMDes Wajib Menyusun Pembukuan Terpisah dari Pemerintah Desa

Berita
• 24 Mei 2024
Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?
ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Berita
• 23 Mei 2024
Suntikan Modal dari Pemerintah Desa ke BUMDes Tidak Kena PajakSuntikan Modal dari Pemerintah Desa ke BUMDes Tidak Kena Pajak
UU PPh

Suntikan Modal dari Pemerintah Desa ke BUMDes Tidak Kena Pajak

Berita
• 20 Mei 2024
Ada Perda Baru, Bumdes Diminta Aktif Tingkatkan Kepatuhan Wajib PajakAda Perda Baru, Bumdes Diminta Aktif Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
PROVINSI JAWA TENGAH

Ada Perda Baru, Bumdes Diminta Aktif Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Berita
• 24 Des 2023
Bumdes Makin Berkembang, Petugas Pajak Tingkatkan PengawasanBumdes Makin Berkembang, Petugas Pajak Tingkatkan Pengawasan
KPP PRATAMA GIANYAR

Bumdes Makin Berkembang, Petugas Pajak Tingkatkan Pengawasan

Berita
• 22 Jun 2023
Jangka Waktu PPh Final UMKM Perseroan Perorangan Beda dengan PTJangka Waktu PPh Final UMKM Perseroan Perorangan Beda dengan PT
BERITA PAJAK HARI INI

Jangka Waktu PPh Final UMKM Perseroan Perorangan Beda dengan PT

Berita
• 17 Feb 2023
PT Perorangan dan BUMDes Bisa Pakai PPh Final 4 Tahun, Begini Kata DJPPT Perorangan dan BUMDes Bisa Pakai PPh Final 4 Tahun, Begini Kata DJP
PP 55/2022

PT Perorangan dan BUMDes Bisa Pakai PPh Final 4 Tahun, Begini Kata DJP

Berita
• 16 Feb 2023