BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MATARAM, DDTCNews – Realisasi pendapatan daerah Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga pertengahan Juli 2021 sudah mencapai 48,01% dari target APBD 2021.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan kinerja pendapatan daerah hingga 15 Juli 2021 lebih baik dari rata-rata tingkat nasional. Menurutnya, rata-rata realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi sebesar 43,47%.
"NTB masuk dalam 21 provinsi di Indonesia dengan realisasi pendapatan di atas rata-rata nasional," katanya dikutip pada Rabu (21/7/2021).
Lalu menjelaskan NTB masuk peringkat 11 dengan realisasi pendapatan daerah yang di atas rata-rata nasional. Dia menuturkan peringkat pertama realisasi pendapatan tertinggi ditempati oleh Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 59,11% dari target APBD.
Menurutnya, salah satu penopang kinerja pendapatan daerah di NTB tahun ini didukung kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara autodebet bagi ASN Pemprov NTB. Melalui sistem ini, tunggakan pajak kendaraan dari ASN pemprov dapat dicegah.
Potensi penerimaan pajak kendaraan dari ASN Pemprov NTB setiap tahunnya berkisar pada angka Rp9,11 miliar. Lalu, data tunggakan pajak kendaraan milik ASN sebelum sistem autodebet berlaku mencapai Rp2,3 miliar.
Sementara itu, Kepala Bappenda Amry Rakhman menyampaikan saat ini terdapat 14.000 orang yang menjadi pegawai Pemprov NTB. Sebanyak 20% ASN memiliki kendaraan roda empat dengan total objek pajak mencapai 16.800 kendaraan roda dua dan roda empat.
Berdasarkan hasil analisis Bappenda, dari total objek PKB tersebut hanya 75% yang rutin membayar pajak kendaraan tahunan. Sisanya, sebanyak 25% tidak rutin membayar pajak tahunan dan bahkan masuk kategori menunggak pembayaran pajak.
"Melalui autodebet rekening ASN kerja sama dengan Ditlantas, PT Jasa Raharja dan Bank NTB Syariah, kita bisa menekan jumlah tunggakan itu. Yang tadi bisa sampai 25 persen atau Rp2,3 miliar," ujarnya seperti dilansir suarantb.com. (rig)
