BERITA TERKINI
Ilustrasi.
TAKALAR, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Takalar mengadakan kegiatan penyisiran wajib pajak pelaku UMKM di sepanjang jalur-jalur utama wilayah Kabupaten Takalar pada 15 Juli 2022.
KP2KP Takalar menjelaskan kegiatan penyisiran tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Penyisiran dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi usaha wajib pajak.
“Petugas yang turun ke lapangan mewawancarai wajib pajak terkait dengan kepemilikan NPWP dan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi yang telah mempunyai NPWP,” kata KP2KP seperti dikutip dari laman DJP, Rabu (3/8/2022).
KP2KP Takalar juga memberikan brosur kepada UMKM mengenai aturan terbaru yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan peraturan dilakukan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat, utamanya UMKM.
Salah satu ketentuan yang tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di antaranya terkait dengan batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta pada UMKM yang berlaku mulai tahun pajak 2022.
Dengan ketentuan tersebut, wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta dalam setahun tidak perlu membayar PPh final yang tarif 0,5%. Jika UMKM tersebut memiliki omzet melebihi Rp500 juta, penghitungan pajaknya hanya dilakukan pada omzet yang di atas Rp500 juta.
Contoh, apabila seorang wajib pajak orang pribadi memiliki omzet Rp1,2 miliar dalam setahun maka hanya peredaran bruto senilai Rp700 juta saja yang dikenai PPh final UMKM. Dengan demikian, PPh final yang dibayar dalam setahun hanya senilai Rp3,5 juta.
Tambahan informasi, penyisiran wajib pajak juga merupakan bagian dari Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL). Adapun ketentuan terkait dengan KPDL diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-11/PJ/2020. (rig)
