BERITA TERKINI
Ilustrasi.
KLATEN, DDTCNews – KPP Pratama Klaten memberikan edukasi perpajakan kepada bendahara instansi pemerintah perihal ketentuan perpajakan PPN atas belanja bendahara pemerintah.
Penyuluh dari KPP Pratama Klaten Adani Andono Putri mengatakan materi mengenai PPN atas belanja bendahara pemerintah menjadi daya tarik dalam diskusi yang diikuti oleh perwakilan desa se-Kecamatan Manisrenggo tersebut.
“Pemberlakuan UU HPP cukup berdampak bagi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Contohnya dalam PPN, terdapat beberapa barang yang dihapuskan dari negative list PPN,” katanya dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Jumat (11/11/2022).
Sebelum UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) hadir, barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya masuk ke dalam kelompok barang yang tidak dikenai PPN.
Setelah UU HPP diterbitkan, lanjut Adani, barang hasil pertambangan, penggalian, sampai dengan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tersebut dihapuskan dari kelompok barang yang tidak dikenai PPN.
“Jadi, sangat penting bagi bendahara untuk mengetahui apa saja barang-barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN,” tuturnya.
Menurut Adani, perubahan aturan dan ketentuan pajak merupakan dinamika yang harus dihadapi oleh para wajib pajak, tidak terkecuali bendahara pemerintah. Untuk itu, kegiatan seperti penyuluhan atau diskusi aturan pajak menjadi hal yang penting untuk dilakukan.
Sementara itu, penyuluh dari KPP Pratama Klaten Ayu Rafika Dewi juga menjelaskan terkait dengan kewajiban perpajakan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 59/PMK.03/2022. (rig)
