PARIS, DDTCNews – Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana untuk meninjau tarif pajak solar dan bensin setiap tiga bulan untuk mempertimbangkan pergeseran harga global. Hal ini menjadi tanggapannya terhadap aksi unjuk rasa yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
Macron mengatakan tarif pajak bahan bakar akan disesuaikan dengan memperhitungkan kenaikan harga minyak dunia. Meski begitu dia menegaskan pemerintah tidak akan mengubah arah kebijakan yang telah diterbitkan.
“Kami tidak boleh mengubah arah kebijakan karena hal itu sudah benar dan perlu diterapkan. Tapi kami hanya perlu mengubah cara kami bekerja, karena sejumlah warga menilai kebijakan tersebut hanya berlandaskan keinginan pemerintah tanpa adanya pertimbangan lain,” tuturnya di Paris, Rabu (28/11).
Macron menjelaskan para demonstran tidak bisa menuntut layanan publik lebih baik dan mengharapkan pajak yang lebih rendah melalui aksi unjuk rasa. Namun, dia memahami kenaikan pajak bahan bakar cukup memberi dampak yang buruk terhadap kondisi keuangan warganya.
Sebagai gantinya, Macron akan melakukan konsultasi setiap 3 bulan dengan sejumlah asosiasi dan kelompok aktivis untuk membahas lebih lanjut mengenai tarif pajak bahan bakar. Konsultasi ini sebagai upaya untuk menangguhkan pajak bahan bakar jika harga minyak dunia kembali melonjak.
“Saya melihat banyak warga Prancis yang sudah kesulitan untuk berkendara, bahkan juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Saya yakin langkah ini bisa mengubah kemarahan warga menjadi solusi,” ungkapnya dalam Aljazeera.
Kendati begitu, konsultasi setiap tiga bulan itu tidak akan mengurungkan rencana kenaikan 6 sen euro per liter solar dan 3 sen euro per liter bensin, hanya saja untuk mencegah kenaikan pajak pada awal 2019.
Langkah Macron tersebut ternyata mendapat respons negatif dari oposisi. Pimpinan Partai Rally Nasional Prancis Marine Le Pen menilai solusi Macron terkait peningkatan harga bahan bakar sangat tidak efektif.
“Bagi warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan harian selama 3 hari, Emmanuel Macron akan menjawab: solusinya akan datang 3 bulan mendatang,” tutur Marine Le Pen. (Amu)