Ilustrasi.Â
BANGKOK, DDTCNews - Menteri Tenaga Kerja Thailand Phiphat Ratchakitprakarn mengusulkan legalisasi usaha kasino di negara tersebut.
Phiphat mengatakan legalisasi kasino dapat menjadi solusi untuk menciptakan banyak lapangan kerja baru. Selain itu, keberadaan kasino secara legal juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.
"Melegalkan kasino di Thailand akan membantu meningkatkan pendapatan negara melalui kegiatan konsumsi dan pengenaan pajak," katanya, dikutip pada Senin (8/4/2024).
Phiphat mengatakan legalisasi kasino akan mendatangkan dampak besar terhadap perekonomian di Thailand. Salah satunya, memberantas bisnis judi ilegal yang selama ini menjadi masalah besar di negara tersebut.
Kemudian, keberadaan bisnis kasino legal juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hitungannya, pembangunan kompleks hiburan yang di dalamnya ada kasino akan menciptakan setidaknya 10.000 lapangan kerja baru.
Apabila kompleks hiburan ini dibangun di 5 wilayah utama di negara tersebut, lapangan kerja yang terbuka setidaknya akan mencapai 50.000.
Dia menjelaskan bisnis kasino akan membutuhkan banyak tenaga terampil di sektor jasa sehingga gaji yang ditawarkan juga akan tinggi. Secara bersamaan, pembangunan kompleks hiburan juga bakal menjadi daya tarik wisata baru di Thailand.
"Pemerintah akan memperoleh pendapatan pajak dari kompleks hiburan ini," ujarnya dilansir nationthailand.com.
Phiphat menambahkan kompleks hiburan kasino akan mirip seperti yang sudah ada di Singapura. Dampak negatif dari bisnis ini juga dapat diminimalkan dengan membatasi pengunjung berdasarkan sistem verifikasi yang efisien.
Beberapa syarat yang dapat diterapkan kepada pengunjung kasino antara lain menyampaikan pekerjaan, tempat tinggal, dan status keuangan. Selain itu, tingkat gaji minimum juga dapat ditetapkan bagi warga Thailand yang ingin memasuki kasino untuk upaya mencegah sektor berpenghasilan rendah masuk ke kompleks tersebut.
Pada 2022, sejumlah anggota Parlemen Thailand juga sempat mengajukan proposal untuk melegalkan kasino. Namun, tidak ada pembahasan lebih lanjut mengenai usulan tersebut. (sap)