BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews - Senator Filipina Joel Villanueva mengajukan RUU yang bertujuan mencabut undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pada industri perjudian online lepas pantai (Philippine Offshore Gaming Operators/POGO).
Villanueva mengatakan RUU ini diajukan setelah Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. melarang semua operasi POGO di Filipina karena dianggap tidak menghormati hukum Filipina. Melalui RUU Senat Nomor 2752, dia menyerukan pencabutan izin POGO secara permanen dan memberikan waktu 30 hari bagi POGO untuk menghentikan operasinya.
"Sesuai dengan arahan Presiden Marcos, kita juga harus memastikan tidak ada lagi jejak POGO di Filipina," katanya, dikutip pada Rabu (31/7/2024).
Pada RUU tersebut, lanjut Villanueva, diatur ketentuan ancaman pidana bagi POGO yang tidak patuh berupa hukuman penjara 12 hingga 20 tahun dan/atau denda PHP100 juta atau sekitar Rp27,85 miliar, serta deportasi bagi warga negara asing.
RUU 2752 juga mengamanatkan otoritas pajak tetap menagih pajak yang belum dibayar oleh POGO meskipun telah izinnya dicabut.
Mengenai nasib tenaga kerja pada industri judi online, pemerintah dapat melakukan Program Transisi Pekerja untuk membantu pekerja terdampak. Villanueva menekankan bahwa dampak negatif dari POGO lebih besar ketimbang manfaatnya, termasuk dari setoran pajak.
"Bukti kejahatan dan masalah sosial dari operasi POGO jauh lebih besar dari manfaat yang diperoleh masyarakat Filipina melalui pajak yang mereka bayarkan," ujarnya seperti dilansir pna.gov.ph.
Apabila disahkan menjadi undang-undang, RUU 2752 akan mencabut UU 11590 tentang Pajak POGO, yang diundangkan pada 2021. (rig)
