BERITA TERKINI
Ilustrasi.
LONDON, DDTCNews – Parlemen Inggris (House of Commons) telah mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) keluarnya Inggris dari Uni Eropa (British Exit/Brexit). Pengesahan RUU tersebut akan membuka jalan bagi Inggris keluar dari Uni eropa pada 31 Januari mendatang.
Anggota parlemen melakukan pemungutan suara terkait RUU Brexit pada Kamis (9/1/2020). Dalam proses pemungutan suara tersebut, 330 anggota memberikan suara setuju dan 231 anggota menentang. Hal ini berarti mayoritas anggota parlemen setuju untuk meloloskan RUU Brexit.
“Sudah saatnya untuk menyelesaikan Brexit, dan RUU ini akan menyelesaikannya,” ujar Stephen Barclay, Sekretaris Brexit, seperti dilansir Guardian (9/1/2020).
Pengesahan RUU tersebut menjadi kemenangan tersendiri bagi Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Pasalnya, Johson berulang kali bersumpah akan membawa Inggris meninggalkan Uni Eropa pada tanggal yang dijadwalkan.
Namun, Paul Blomfield – juru bicara Brexit untuk partai oposisi – mengatakan meski Johnson berhasil menyelesaikan Brexit tepat waktu, itu hanya akan menjadi langkah awal. Sebab, selepas Brexit, Inggris dan Uni Eropa harus memulai perundingan tentang hubungan masa depan mereka.
"Meninggalkan Uni Eropa tidak berarti kita akan menyelesaikan Brexit. Kita hanya akan menyelesaikan langkah pertama yaitu keluar, tetapi tahap yang lebih sulit belum tiba,” ujar Blomfield.
Di sisi lain, Alistair Carmichael, Anggota Parlemen Demokrat menganggap Brexit hanya akan membuat Inggris lebih miskin dan terisolasi dari panggung dunia. Namun, disetujuinya RUU Brexit oleh parlemen berarti RUU tersebut akan dikirimkan ke Majelis Tinggi (House of Lords) untuk mendapat persetujuan.
Selain itu, persetujuan tersebut membuat fokus Brexit kini beralih ke tahap perundingan dengan Uni Eropa tentang pengaturan jangka Panjang. Proses perundingan ini akan dilakukan di periode transisi yang dimulai pasca-Brexit hingga 31 Desember 2020.
Periode transisi tersebut diberikan agar Uni Eropa dan Inggris dapat berunding serta sepakat dengan pola kemitraan baru. Adapun kesepakatan kemitraan itu mencakup segala hal mulai dari perdagangan hingga hak dan keamanan penangkapan ikan.
Terkait hal ini, Johnson bersikeras menginginkan kesepakatan dapat dinegosiasikan tepat waktu. Namun, seperti dilansir nytimes.com, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan jangka waktu tersebut terlalu singkat dan tidak mungkin untuk menyetujui kesepakatan perdagangan yang komprehensif pada akhir tahun ini. (kaw)
