Gara-gara Pajak Properti, Partai Petahana Terbelah

SEOUL, DDTCNews - Partai petahana Korea Selatan, Partai Demokratik, terbelah akibat kebijakan pajak properti yang diberlakukan oleh Presiden Moon Jae In.

Tingginya pajak properti yang diberlakukan oleh Moon Jae In dituding sebagai penyebab kekalahan calon-calon Partai Demokratik pada pemilu di berbagai kota, contohnya di Seoul dan Busan.

Beberapa anggota parlemen dari Partai Demokratik telah mengusulkan penurunan pajak properti untuk memperoleh kembali dukungan dari publik. Meski demikian, terdapat pula beberapa anggota Partai Demokratik yang memandang tarif pajak properti tak perlu diturunkan.

"Usaha untuk mengubah kebijakan bisa memberikan pesan yang salah kepada pasar properti. Perubahan kebijakan harus dilakukan secara hati-hati," ujar Perdana Menteri Terpilih Korea Selatan Kim Boo Kyum seperti dilansir yna.co.kr, seperti dikutip Senin (26/4/2021).

Untuk diketahui, Moon Jae In memutuskan meningkatkan tarif pajak properti guna menekan harga dan mengurangi aksi spekulasi. Meski demikian, harga apartemen tercatat justru tumbuh hingga 50% terhitung sejak Moon Jae In pertama kali menjabat pada 2017.

Di dalam tubuh Partai Demokratik, banyak anggota partai yang mengusulkan relaksasi pajak properti khusus kepada mereka yang hanya memiliki 1 rumah yang digunakan untuk tempat tinggal.

Masyarakat Korea Selatan yang hanya memiliki 1 rumah dipandang tidak mengambil peran dalam spekulasi properti yang terjadi di kota-kota besar seperti Seoul atau Busan.

Usulan relaksasi pajak properti ini juga ditentang oleh Menteri Keuangan Hong Nam Ki. Menurutnya, terdapat banyak kesalahpahaman mengenai sistem pajak properti yang berlaku.

Hong Nam Ki menerangkan hanya kurang lebih sebanyak 3% hingga 4% dari populasi Korea Selatan yang terdampak oleh kebijakan pajak properti tersebut.

Anggota Partai Demokratik yang juga pejabat Sekretariat Kepresidenan Korea Selatan, Lee Cheol Hee, mengatakan 174 anggota Partai Demokratik di parlemen memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pajak properti.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada titik temu antara pendukung skema pajak properti yang saat ini berlaku dan mereka yang mengusulkan adanya relaksasi pajak properti.

Yang jelas, Lee Cheol Hee mengatakan mayoritas anggota Partai Demokratik cenderung menolak relaksasi tarif pajak properti. Dia juga memandang isu pajak properti tidak memiliki kaitan sama sekali dengan hasil pemilu. (Bsi)