BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BOGOTA, DDTCNews – Wakil Presiden Kolombia Marta Lucia Ramirez mengakui pemerintah telah gagal dalam mengomunikasikan proposal reformasi pajak sehingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran di Kolombia.
"Reformasi pajak ini sesungguhnya adalah kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sayangnya rancangan aturan tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik," katanya dikutip pada Senin (17/5/2021).
Ramirez menjelaskan proposal reformasi pajak yang tengah disusun pemerintah sesungguhnya untuk mendanai bantuan sosial dari pemerintah. Namun, strategi komunikasi yang salah membuat rencana tersebut justru merembet ke isu-isu lain.
Pada rancangan peraturan bernama Sustainable Solidarity Law tersebut, pemerintah berencana untuk menghapuskan beberapa pengecualian dalam ketentuan PPN. Selakin itu, cakupan PPN juga akan diperluas seperti listrik, air bersih, dan gas.
Pada saat bersamaan, pemerintah juga akan memberikan fasilitas restitusi PPN kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Namun, rancangan beleid tersebut pada akhirnya ditarik karena adanya demonstrasi besar-besaran.
Meski proposal telah dicabut, demonstran justru menyuarakan isu-isu lain seperti akses pendidikan dan pekerjaan yang minim hingga angka kemiskinan dan ketimpangan. "Demonstran memanfaatkan kesempatan ini untuk melawan pemerintah," ujar Ramirez seperti dilansir cbsnews.com.
Berdasarkan catatan ombudsman per 12 Mei 2021, setidaknya ada 42 demonstran yang meninggal dan 168 orang hilang terhitung sejak dimulainya protes pada 28 April 2021.
