Ilustrasi.
ISLAMABAD, DDTCNews - Lebih dari 100 anggota parlemen di Pakistan ternyata sama sekali tidak membayar pajak dan bahkan tidak terdaftar sebagai wajib pajak dalam sistem administrasi otoritas pajak.
Berdasarkan laporan terbaru, sebanyak 161 anggota dari 1.170 anggota parlemen di Pakistan tidak membayar pajak dan tidak menyampaikan SPT. Dari laporan tersebut, terdapat 2 nama yang saat ini menjabat sebagai menteri pada kabinet Perdana Menteri Imran Khan.
"Para anggota parlemen ini secara telah melanggar ketentuan pajak dan secara kolektif memiliki aset senilai PKR35 miliar atau Rp2,78 triliun," bunyi laporan tersebut seperti dilansir tribuneindia.com, dikutip pada Minggu (2/1/2022).
Secara lebih terperinci, tercatat ada 103 anggota parlemen yang memiliki aset senilai lebih dari PKR8 miliar. Meski demikian, 103 anggota parlemen tersebut tidak secara aktif menunaikan kewajiban perpajakannya.
Kemudian, sebanyak 76 dari 103 anggota parlemen yang tak membayar pajak ternyata adalah anggota partai besar. Dari total 1.170 anggota parlemen di Pakistan, masih terdapat 323 anggota parlemen yang datanya masih belum terungkap.
Selanjutnya, sebanyak 847 anggota parlemen tercatat membayar pajak senilai PKR1,6 miliar pada tahun pajak 2018-2019.
Di sisi lain, Departemen Pajak India baru-baru ini melakukan penggeledahan kantor produsen ponsel terkemuka, seperti Xiaomi dan Oppo lantaran adanya dugaan penyembunyian pendapatan dalam rangka penghindaran pajak.
Penggeledahan didasarkan atas saran dari intelijen yang menduga adanya beberapa pelanggaran oleh perusahaan asal China tersebut. Berdasarkan temuan intelijen tersebut, terdapat keuntungan atas impor yang disembunyikan. (rig)