HUANGZHOU, DDTCNews – Australia melalui Perdana Menterinya mengungkapkan pendapat terkait maraknya praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia saat ini dengan menggunakan yurisdiksi ‘tidak patuh’.
Malcolm Turnbull selaku Perdana Menteri Australia memberi penekanan bagi banyak yurisdikasi yang menawarkan tarif pajak rendah, yang mana penggunaannya semakin menjadi-jadi dan semakin banyak pula perusahaan yang terlena mengeruk keuntungan dari sana.
“Seharusnya kita sebagai negara yang tergabung dalam G20 tidak perlu ragu-ragu melaksanakan reformasi guna menyelesaikan permasalahan ini,” katanya, beberapa hari lalu dalam pertemuan tahunan KTT G20 yang dilaksanakan di China.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengatakan usaha pemerintah untuk membasmi korupsi, praktek penghindaran pajak, dan pengecilan penghasilan kena pajak tidak semata-mata soal jaminan dalam sistem perekonomian dan keuangan, namun juga bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Kita harus mempunyai komitmen nyata untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan juga kesadaran dari semua pihak,” ujarnya dengan tegas.
Selain itu, seperti dilansir Yahoo Finance, Malcolm juga menggemborkan soal pentingnya peningkatan standar transparansi internasional. Hal ini penting supaya negara-negara di dunia dapat memecahkan masalah korupsi, penghindaran pajak, pendanaan bagi tindak terorisme, dan pencucian uang bersama-sama. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.