BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik dua pejabat estelon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Selasa (26/6). Dua pos jabatan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
Kedua pos jabatan tersebut akan ditempati oleh Astera Primanto Bhakti sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan yang baru menggantikan Boediarso Teguh Widodo. Sementara itu, Rinaldo Silaban sebagai Kepala BPPK menggantikan Astera Primanto Bhakti.
Pelantikan kedua pejabat tersebut dipimpin langsung oleh Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (26/6) sore. Dalam sambutannya ia menyampaikan pentingnya posisi di dua jabatan tersebut.
"Dua jabatan ini merupakan dua posisi strategis di Kementerian Keuangan," katanya.
Pesan pertama ditujukan kepada Astera selaku Dirjen Perimbangan Keuangan yang baru. Semangat untuk terus berkembang dalam hal inovasi harus terus dijaga. Selain itu, perbaikan tetap dijalankan agar organisasi dapat terus berkembang.
"Pesan saya agar terus melakukan inovasi dan tidak segan melakukan koreksi dan perbaikan di lingkungan DJPK," terang Sri Mulyani.
Secara ringkas, Astera memulai karirnya sebagai Penata Muda tahun 1992, lalu Kepala Bidang Administrasi dan Kerjasama Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2004.
Karirnya berlanjut dengan mengemban tugas sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan DJP (2006), Kepala Subdirektorat Peraturan PPh Badan DJP (2007), Kepala Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional DJP (2009), Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (2012), lalu jadi Staf Ahli bidang Penerimaan Negara Kemenkeu (2015) sebelum memimpin BPPK.
Adapun pesan untuk Rinaldo Silaban sebagai Kepala BPPK agar terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini tidak lain agar dapat menjawab tantangan jaman sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.
"Perhatian juga harus diberikan kepada STAN yang kini berubah menjadi politeknik. Harus diperhatikan bukan hanya pada aspek kurikulum tapi juga karakter pengajar dan muridnya agar selaras dengan NKRI dan Pancasila," jelas Sri Mulyani. (Amu)
