Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
JAKARTA, DDTCNews – Pengelolaan keuangan negara harus efektif dan efisien di era digital. Pengelolaan itu mencakup sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) sekaligus Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam Dialog Pengelolaan Keuangan Negara (DPKN) 2019 yang diselenggarakan Kompartemen Akuntan Sektor Publik IAI, Selasa (25/6/2019).
“Dewasa ini, tidak mungkin membangun sebuah tatanan ekonomi baru dan tatanan sektor publik tanpa memperhitungkan aspek digital dan disrupsi teknologi,” katanya, seperti dikutip dari keterangan resmi IAI.
Dari sisi pendapatan, paparnya, pelaku ekonomi berharap ada kemudahan dalam proses dan mekanisme perhitungan pajak yang lebih adil sehingga tidak kontraproduktif dengan upaya mendukung bisnis di era digital, mulai dari start up, unicorn, hingga decacorn, serta bisnis berbasis teknologi informasi lainnya.
Selain itu, keterbukaan informasi telah membuka peluang bagi pemerintah untuk menarik kembali dana hasil ekspor yang selama ini ditampung di negara asing melalui skema automatic exchange of information (AEoI). Dana ini akan menjadi katalis baru dalam mengembangkan perekonomian nasional lebih lanjut.
Dari sisi belanja, pelaku ekonomi menghendaki pelayanan publik – terutama terkait perizinan dan kemudahan berusaha – yang berkualitas, cepat. dan efisien. Indonesia, lanjut Mardiasmo, harus bersaing ketat dengan negara-negara lain di Asean, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura untuk menarik investor asing.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah memiliki peluang besar dalam memanfaatkan investasi dana masyarakat untuk menutup defisit anggaran melalui penjualan obligasi ritel. Untuk itu, perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat yang lebih masif lagi agar investasi masyarakat lebih optimal.
DPKN kali ini juga membahas model-model pengelolaan keuangan berbasis teknologi 4.0 serta peran akuntan sektor publik untuk mendukungnya. Akuntan publik diharapkan menjadi pemimpin dalam proses transformasi pengelolaan keuangan negara di era digital. (kaw)