BERITA TERKINI
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/7/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tengah mewaspadai setoran pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor dan pajak pertambahan nilai (PPN) impor yang kembali mengalami kontraksi.
Sri Mulyani mengatakan kinerja PPh Pasal 22 impor dan PPN impor erat berkaitan dengan harga komoditas andalan ekspor Indonesia. Sejalan dengan harga komoditas yang termoderasi, setoran PPh Pasal 22 impor dan PPN impor juga terkontraksi.
"Yang perlu untuk kita waspadai perubahan dari momentum kegiatan ekonomi adalah kegiatan PPh 22 impor dan PPN impor," katanya, dikutip pada Senin (14/8/2023).
Sri Mulyani mengatakan penerimaan PPh Pasal 22 impor mengalami kontraksi 4,2% hingga Juli 2023. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan dengan periode yang sama 2022, ketika kinerja PPh Pasal 22 impor tumbuh 186,1%.
Setoran PPh Pasal 22 impor memiliki kontribusi sebesar 3,8% terhadap penerimaan pajak hingga Juli 2023.
Sementara itu, setoran PPN impor juga terkontraksi 2,1%. Pada periode yang sama tahun lalu, setoran jenis pajak ini mampu tumbuh sebesar 46,5%.
Setoran jenis pajak ini memiliki kontribusi sebesar 13,1% terhadap penerimaan pajak hingga Juli 2023.
Sri Mulyani menjelaskan setoran PPh Pasal 22 impor dan PPN impor terkontraksi karena moderasi harga minyak bumi. Kondisi ini pun berdampak pada penurunan nilai impor bahan baku dan penolong.
Di sisi lain, nilai impor barang konsumsi dan modal masih mengalami peningkatan, walaupun tidak mampu mengompensasi kontraksi pada impor bahan baku dan penolong.
"Sehingga kalau kita lihat kontraksinya memang mengalami negatif, tetapi tidak sedalam yang kita perkirakan," ujarnya.
Hingga Juli 2023, penerimaan pajak secara umum terealisasi Rp1.109,1 triliun atau setara 64,56% dari target tahun ini senilai Rp1.718 triliun. Kinerja penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 7,8%. (sap)
