BERITA TERKINI
Polisi mengamankan puluhan warga negara asing (WNA) asal Tiongkok saat penggerebekan di dalam kawasan Cammo Industrial Park, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8/2023). Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri bekerja sama dengan Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengamankan 88 WNA tersangka sindikat jaringan internasional server judi online, scamming dan pemerasan melalui sosial media. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/aww.
JAKARTA, DDTCNews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindaklanjuti permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dengan pemblokiran sejumlah rekening yang terlibat dalam kegiatan judi online.Â
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kominfo untuk meneruskan perintah kepada perbankan agar memblokir seluruh rekening dalam aktivitas judi online.
"Kami menyambut baik kerja sama antarlembaga ini untuk membantu pemberantasan tindak pidana ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan rekening bank dan sistem pembayaran di Indonesia," kata Dian dalam keterangan pers, dikutip pada Senin (25/9/2023).Â
Kewenangan OJK untuk memerintahkan bank memblokir rekening tertentu tertuang dalam UU 4/2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) 8/2023 tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.Â
Pemblokiran terkait dengan judi online ini juga tertuang dalam POJK 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Dian mengingatkan, tata kelola perbankan merupakan hal fundamental dalam pengelolaan kegiatan usaha suatu bank untuk bisa berkembang secara sehat.Â
Dian menambahkan, kerja sama OJK dan Kominfo serta lembaga lainnya akan ditingkatkan untuk mengatasi judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal.Â
OJK akan menggencarkan pemeriksaan rekening-rekening bank yang disalahgunakan utnuk tujuan penggunaan yang melawan hukum. Jika terbukti memang ada pelanggaran, perbankan diminta tegas melakukan pemblokiran.Â
Kegiatan judi online dianggap makin meresahkan masyarakat. Beberapa waktu lalu, parlemen juga meminta Kominfo agar menindak tegas aktivitas judi online sehingga masyarakat yang terjerat tidak lebih banyak lagi. (sap)
