BERITA TERKINI
Perajin Ilham Firdaus menyelesaikan pembuatan gitar di industri rumahan I AM Guitar, Desa Cijulang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (27/9/2023). I AM Guitar memproduksi gitar custom akustik dan elektrik sesuai pesanan yang dikerjakan menggunakan alat sederhana serta telah menembus pasar ekspor ke Malaysia dengan harga Rp1,5 juta hingga Rp8 juta per unit. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menilai implementasi PMK 96/2023 akan mempermudah UMKM melakukan ekspor.
Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan PMK 96/2023 tidak hanya mengatur tentang impor barang kiriman, tetapi juga ekspor barang kiriman. Dengan ketentuan ini, UMKM akan dapat dengan mudah mengirimkan produknya hingga ke luar negeri.
"Kami memfasilitasi perdagangan industri dan UMKM. Ini juga sesuai dengan tugas dan fungsi kami untuk untuk mendorong ekspor, khususnya teman-teman dari UMKM," katanya, dikutip pada Jumat (13/10/2023).
Fadjar mengatakan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor selama ini diatur dalam PMK 155/2022. Melalui PMK 96/2023, pemerintah kemudian mengatur beberapa penegasan agar UMKM lebih mudah memulai atau meningkatkan ekspor.
PMK 96/2023 salah satunya menegaskan penggunaan consignment note (CN) sebagai dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor dengan volume hingga 30 kilogram. Dengan CN sebagai pemberitahuan ekspor, proses rekonsiliasi ekspor, pengurusan perpajakan, serta pengurusan reimpor atas barang kiriman akan diproses lebih baik ketimbang pemberitahuan ekspor barang (PEB) konsol yang dibuat perusahaan jasa titipan (PJT).
Pada ketentuan yang berlaku saat ini, kantor pos atau PJT biasanya memang akan membuat 1 PEB yang berisi banyak lembar lanjutan untuk nantinya dikonsolidasi menjadi PEB konsol. Setelahnya, data akan masuk ke dalam sistem CEISA untuk dilakukan penelitian dan evaluasi atas setiap kode HS sehingga dapat dikeluarkan nota pelayanan ekspor (NPE).
Di sisi lain, dengan CN pula, identitas UMKM pengekspor akan tercantum secara jelas sehingga memudahkan ketika hendak mengajukan restitusi pajak.
"Karena UMKM tidak hanya mengimpor, tetapi juga ekspor sehingga kami mengatur ekspor barang kiriman," ujarnya.
CN adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dan penyelenggara pos untuk mengirimkan barang kiriman kepada penerima barang.
Pada PMK 96/2023, disebutkan CN harus memuat beberapa elemen data antara lain nomor dan tanggal identitas barang kiriman, nama sarana pengangkut, nomor voyage/flight, negara tujuan, daerah asal barang kiriman, berat kotor, biaya pengangkutan, asuransi (jika ada), harga barang dalam penyerahan FOB, uraian jumlah dan jenis barang, dan pos tarif, nama dan alamat pengirim barang, serta NPWP pengirim barang atau identitas lain seperti NIK atau nomor paspor. (sap)
