BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan paparan.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah melampaui target yang ditetapkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 75/2023 senilai Rp515,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi PNBP sudah Rp554,5 triliun hingga 12 Desember 2023, atau setara dengan 107,5% dari target. Realisasi tersebut juga lebih besar dari target PNBP awal senilai Rp441,4 triliun.
"Ini 125,6% dari APBN awal atau bahkan dari revisi juga sudah melampaui target 107,5% dengan pertumbuhan 3,1% [dari periode yang sama tahun lalu]," katanya, dikutip pada Senin (18/12/2023).
Sri Mulyani menuturkan realisasi PNBP SDA nonmigas sudah Rp131 triliun atau 109,4% dari target pada Perpres 75/2023. Realisasi tersebut tumbuh 21,2% seiring dengan adanya penyesuaian tarif iuran produksi atua royalti batu bara berdasarkan PP 26/2022.
Selain itu, lanjutnya, pertumbuhan penerimaan juga didukung peningkatan realisasi piutang PNBP atas implementasi automatic blocking system, pemanfaatan data analitik SIMBARA, serta profiling wajib bayar dalam pelaksanaan pengawasan.
Lebih lanjut, realisasi PNBP SDA migas mencapai Rp109 triliun atau setara dengan 105,2% dari target. Kinerja penerimaan tersebut mengalami penurunan 20% seiring dengan adanya penurunan harga dan lifting minyak.
Untuk PNBP kekayaan negara dipisahkan (KND), realisasinya mencapai Rp81,5 triliun atau 100% dari target. PNBP KND tumbuh 100,9% disumbang dari setoran dividen BUMN perbankan dan nonperbankan yan gmasing-masing mencapai Rp40,8 triliun dan Rp40,7 triliun.
"Ini hal yang bagus. Artinya, BUMN terutama yang sehat telah mampu untuk membayarkan dividen kepada negara yang cukup tinggi," ujar Sri Mulyani.
Menkeu menambahkan realisasi dari PNBP lainnya tercatat Rp152,3 triliun atau 115,8% dari target. Realisasi PNBP tersebut turun 13,5% disebabkan adanya penurunan penjualan hasil tambang (PHT) dan pendapatan minyak mentah (DMO).
Meski demikian, PNBP lainnya dari kementerian/lembaga justru tumbuh 10,66% seiring dengan adanya penempatan uang di Bank Indonesia, biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi pada Kemenkominfo, kenaikan volume layanan khusus untuk visa dan paspor, serta pendapatan dari putusan pengadilan tipikor pada kejaksaan.
Untuk PNBP dari badan layanan umum, realisasinya Rp80,8 triliun atau 101,6% dari target. Realisasi ini tumbuh 5,3%, utamanya disumbang oleh pendapatan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional, jasa layanan rumah sakit, dan jasa layanan pendidikan.
Sebelumnya, pemerintah melalui Perpres 75/2023 telah menaikkan target PNBP 2023 sebesar 16,85% menjadi Rp515,8 triliun. Target PNBP awalnya tertuang dalam Perpres 130/2022 senilai Rp441,39 triliun. (rig)
