BERITA TERKINI
Kilas Balik September 2023.
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan baru yang menjadi pedoman bagi Ditjen Pajak (DJP) dalam melakukan penilaian untuk tujuan perpajakan. Peraturan yang dimaksud adalah PMK 79/2023. Terbitnya PMK 79/2023 ini menjadi salah satu peristiwa perpajakan yang terjadi pada September 2023.
PMK 79/2023 tersebut diundangkan pada 24 Agustus 2023 dan berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan. Selain untuk menentukan nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan (PBB), PMK 79/2023 juga menjadi pedoman untuk pelaksanaan penilaian atas nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis.
“... bahwa untuk menentukan nilai objek pajak PBB dalam rangka penetapan NJOP serta nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis, perlu dilakukan penilaian berdasarkan standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, demikian bunyi salah satu pertimbangan PMK 79/2023.
Selain peraturan baru mengenai penilaian untuk tujuan perpajakan, terdapat sejumlah peristiwa perpajakan lain yang terjadi sepanjang September 2023.
Perusahaan dapat mengecek sudah atau tidaknya pemadanan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karyawan melalui portal yang disediakan Ditjen Pajak (DJP), yakni portalnpwp.pajak.go.id.
Adapun portalnpwp.pajak.go.id dapat digunakan oleh pihak lain yang memiliki paling sedikit 50 lawan transaksi dalam SPT Masa PPN terakhir atau melakukan pemotongan PPh Pasal 21 paling sedikit atas 50 orang dalam SPT Masa PPh Pasal 21 terakhir.
Untuk dapat mengakses portal layanan pemadanan, pihak ketiga perlu melakukan pendaftaran dengan melampirkan surat permohonan layanan pemadanan. DJP tidak membatasi user ID. Namun, DJP membatasi jumlah data setiap sekali unggahan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 937 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Secara lebih terperinci, pejabat yang dilantik terdiri dari 1 pejabat eselon I, 2 pejabat eselon II, 356 pejabat eselon III, 382 pejabat fungsional ahli madya di Ditjen Pajak (DJP), 194 pejabat eselon IV, dan 2 pejabat pada unit organisasi eselon di lingkungan Kemenkeu.
Pemerintah terus mematangkan rencana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC Muhammad Aflah Farobi mengatakan pemerintah juga tengah menyusun payung hukum pengenaan cukai MBDK, yang nantinya berbentuk peraturan pemerintah (PP).
Menurutnya, kebijakan mengenai cukai MBDK ini bakal disusun secara hati-hati agar dampaknya pada masyarakat minimal. Aflah menyebut ekstensifikasi barang kena cukai pada MBDK menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara pada 2024.
Mulai 1 Januari 2024, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan tidak lagi menerbitkan kartu izin praktik konsultan pajak dalam bentuk fisik. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Pengumuman No.: PENG-12/PPPK/2023.
Sebagai gantinya, PPPK akan memberlakukan penerbitan KIP konsultan pajak elektronik sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7A ayat (1) PMK 175/2022 yang menjadi perubahan atas PMK 111/2014 tentang Konsultan Pajak.
Penerbitan KIP konsultan pajak elektronik tersebut akan dilakukan terhitung mulai 30 Oktober 2023. Adapun, format KIP elektronik pada prinsipnya sama dengan format KIP fisik sebagaimana diatur pada PMK 175/2022. (sap)
