BERITA TERKINI
Menkeu Sri Mulyani.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pola realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) cenderung sama setiap tahun, tidak melonjak menjelang pemungutan suara pada Pemilu 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi belanja perlinsos hinga Februari 2024 hanya senilai Rp37,9 triliun, tak jauh berbeda bila dibandingkan realisasi belanja perlinsos hingga Februari pada tahun-tahun sebelumnya.
"Tidak terdapat pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada 2023 di mana perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos Kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama karena penataan kembali kerja sama Kemensos dengan perbankan," ujar Sri Mulyani dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).
Dengan demikian, Sri Mulyani berkesimpulan pola pembayaran perlinsos dan bansos tidaklah berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Anggaran perlinsos telah dianggarkan dalam APBN 2024 sesuai pembahasan di DPR. Pola realisasinya tidak berbeda bila dibandingkan dengan periode 6 tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani.
Terkait dengan pagu anggaran perlinsos pada 2024, Kemenkeu mencatat anggaran perlinsos tidak meningkat secara signifikan.
Anggaran perlinsos pada Kemensos naik dari Rp74,3 triliun pada 2023 menjadi senilai Rp75,6 triliun pada 2024 karena penyaluran bantuan makanan untuk lansia, penyandang disabilitas, dan yatim piatu.
Selanjutnya anggaran perlinsos pada kementerian selain Kemensos naik darp Rp69,3 triliun menjadi Rp80,5 triliun karena kenaikan unit cost program Indonesia pintar (PIP), tambahan penerima kartu Indonesia pintar kuliah (KIPK), iuran jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan bantuan iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU).
Adapun anggaran perlinsos pada anggaran bendahara umum negara (BU) naik dari Rp332,5 triliun pada 2023 menjadi Rp340,7 triliun pada 2024 karena kenaikan alokasi subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR.
"Dengan demikian, tidak ada perubahan khusus pada 2024 di dalam anggaran bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," ujar Sri Mulyani. (sap)
