BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - World Bank mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai reformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan (domestic revenue mobilization/DRM).
Pasalnya, tax gap Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 6% dari PDB akibat banyaknya pengecualian pajak dan rendahnya kepatuhan.
"Bila melihat tax gap Indonesia yang kami perkirakan mencapai 6% dari PDB, ini disebabkan oleh berbagai kebijakan yang mempersempit basis pajak dan banyaknya masalah kepatuhan pajak," ujar Ekonom World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste Habib Rab, dikutip Selasa (25/6/2024).
Dari sisi kebijakan, Indonesia dipandang perlu memangkas threshold pengusaha kena pajak (PKP) sekaligus mengurangi fasilitas pengecualian pajak yang tersebar dalam ketentuan perpajakan Indonesia.
Adapun rendahnya kepatuhan pajak disebabkan oleh banyaknya tantangan untuk melakukan pengawasan, rendahnya moral pajak, dan minimnya kepercayaan wajib pajak kepada sistem pajak yang berlaku.
Selain faktor kebijakan dan kepatuhan, Rab mengatakan tax gap di Indonesia juga timbul akibat faktor-faktor struktural, utamanya informalitas ekonomi dan rendahnya kedalaman sektor keuangan (financial depth).
"Rendahnya kedalaman sektor keuangan dan tingginya informalitas ekonomi juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak. Kedua masalah ini perlu ditindaklanjuti secara komprehensif bisa membantu percepatan peningkatan penerimaan pajak," ujar Rab.
Merujuk pada Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2024, rendahnya kedalaman sektor keuangan membatasi akses pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan formal. Implikasinya, pelaku usaha harus bergantung pada laba ditahan untuk membiaya operasi bisnis. Hal ini mendorong praktik pengelakan pajak.
Rendahnya kedalaman sektor keuangan juga membatasi kapabilitas otoritas pajak untuk mengawasi wajib pajak. Oleh karena pembiayaan dan transaksi tidak dilaksanakan sistem keuangan formal, otoritas pajak tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan pemeriksaan.
"Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan lembaga keuangan formal untuk simpanan dan kredit dapat membantu otoritas pajak melacak pendapatan dan aset. Hal ini akan membantu upaya pengumpulan penerimaan pajak," tulis World Bank. (sap)
