BERITA TERKINI
Dirjen Pajak Suryo Utomo.
JAKARTA, DDTCNews - Serangan terhadap pusat data nasional (PDN) turut memberikan dampak terhadap 1 layanan perpajakan yang diberikan oleh Ditjen Pajak (DJP).
Akibat peretasan atas PDN, DJP tidak dapat memberikan layanan registrasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara asing (WNA).
"Memang ada 1 yang mengalami hambatan, yaitu layanan terkait dengan registrasi NPWP online untuk wajib pajak asing," kata Dirjen Pajak Suryo Utomo, Kamis (27/6/2024).
Dalam proses registrasi NPWP untuk WNA, DJP perlu melakukan validasi terhadap nomor paspor. Masalahnya, nomor paspor yang dibutuhkan tersebut tidak dapat diakses akibat lumpuhnya sistem keimigrasian di PDN.
"Dampaknya ada pada akses kami untuk validasi data dengan data imigrasi yang diperlukan untuk memberikan NPWP baik bagi wajib pajak PMA maupun WNA," tutur Suryo.
Untuk layanan DJP lainnya, Suryo menuturkan tidak ada yang terdampak. Dia juga memastikan bahwa tidak ada data wajib pajak yang terdampak oleh serangan ransomware terhadap PDN.
"Sampai saat ini kami coba cek dan teliti, tidak ada data di DJP yang terdampak oleh ransomware yang sempat menyerang PDN," kata Suryo.
Sebagai informasi, PDN adalah fasilitas penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lain untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemulihan data.
PDN memiliki beragam fitur, seperti government cloud computing, integrasi dan konsolidasi pusat data instansi pusat dan daerah, penyediaan proprietary platform, dan lain-lain.
Sembari menunggu proses pembangunan PDN selesai, PDN yang digunakan oleh K/L dan pemda saat ini adalah PDN sementara berbasis cloud. PDN sementara digelar berdasarkan Perpres 132/2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dengan demikian, PDN yang terdampak oleh serangan ransomware saat ini adalah PDN sementara yang dikelola oleh Telkomsigma. Adapun pelaku serangan ransomware meminta tebusan senilai US$8 juta kepada pemerintah. (rig)
