Prajurit TNI memegang foto almarhum Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta, Rabu (24/7/2024). Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz wafat, Rabu pagi, pukul 09.30 WIB pada usia 84 tahun. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Masyarakat kehilangan sosok Hamzah Haz, mantan wakil presiden di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, periode 2001-2004. Hamzah Haz wafat pada Rabu, 24 Juli 2024 di Jakarta.
Semasa menjabat sebagai wakil presiden ke-9, Hamzah Haz dikenal cukup tegas dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Salah satunya, menyutujui kenaikan harga BBM yang dianggap sebagai solusi paling rasional dalam menjaga kesehatan APBN.
Semasa hidup, Hamzah Haz juga sempat melontarkan kritiknya mengenai kebijakan pajak. Dia menilai rasio pajak RI masih terlampau rendah dan belum cukup kuat untuk membiayai pembangunan.
Dikutip dari arsip Majalah Tempo, pada April 2006, Hamzah Haz sempat diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kepada SBY, Hamzah Haz menyampaikan pemikirannya mengenai pentingnya pemerintah memperluas basis penerimaan pajak.
Hamzah mengingatkan bahwa penerimaan pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara.
"Rasio pajak kita cuma sekitar 13%," kata Hamzah Haz kala itu.
Dengan angka rasio pajak yang rendah, Hamzah Haz memandang Indonesia belum cukup mampu memodali pembangunan secara berkelanjutan. Karenanya, sumber pembiayaan lain masih perlu dicari.
"Ini seperti berburu di kebun binatang. Padahal beban belanja negara makin lama makin besar," katanya.
Saat itu dia memberikan contoh, utang domestik dan luar negeri plus bunganya yang mencapai Rp1.300 triliun. Angka itu membuat pemerintah memutar otak lebih keras untuk mencari sumber pembiayaan untuk menutup utang.
Selama kariernya di politik, Hamzah Haz pernah didapuk menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada 1998, Hamzah ditunjuk oleh Presiden BJ Habibie untuk menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Kemudian pada 1999, Hamzah Haz terpilih sebagai Wakil Ketua DPR sebelum akhirnya ditarik oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesra. (sap)