BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dalam RAPBN 2025 menargetkan rasio perpajakan (tax ratio) sebesar 10,24%.
Anggota DPR Fraksi PDI-P Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan target tax ratio ini lebih kecil dari yang dibahas dalam KEM-PPKF. Menurutnya, angka tersebut juga masih jauh dari yang ditargetkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan bagaimana dengan kelanjutan dari rencana untuk mencapai tax ratio 23%?" katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (20/8/2024).
Adisatrya mengatakan pemerintah dalam RAPBN 2025 menuliskan target tax ratio yang tergolong kecil. Bahkan pada 2029, tax ratio diestimasi hanya berkisar 10,58% hingga 11,48%.
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Fauzi Amro menyatakan fraksinya memandang target pendapatan negara, termasuk perpajakan, sudah realistis. Menurutnya, target dalam RAPBN 2025 perlu mempertimbangkan berbagai faktor risiko ekonomi pada tahun depan.
Adapun Anggota DPR Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig menyebut target penerimaan perpajakan senilai Rp2.490,9 triliun dalam RAPBN 2025 sudah menunjukkan sebuah optimisme. Pasalnya, angka ini naik 12,28% apabila dibandingkan dengan outlook penerimaan perpajakan tahun ini senilai Rp2.218,4 triliun.
"Fraksi PAN mengapresiasi optimisme dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak, namun harus melanjutkan reformasi perpajakan dengan terus melakukan perbaikan regulasi sesuai dengan amanat UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," ujarnya.
Pemerintah dalam RAPBN 2025 menargetkan penerimaan perpajakan senilai senilai Rp2.490,9 triliun. Target penerimaan pajak senilai Rp2.189,3 triliun atau naik 13,91% dari outlook 2024.
Kebijakan teknis untuk optimalisasi penerimaan pajak antara lain implementasi coretax administration system dan penegakan hukum. Selain itu, pemerintah akan kembali memprioritaskan pengawasan atas wajib pajak high wealth individual (HWI), peningkatan kerja sama perpajakan internasional, pemanfaatan digital forensic, serta pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur.
Sementara dari sisi kepabeanan dan cukai, targetnya senilai Rp301,6 triliun atau tumbuh 1,72% outlook 2024. Penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun depan akan dipengaruhi upaya pengawasan dan penindakan, implementasi minuman bergula dalam kemasan (MBDK), aktivitas perdagangan internasional, dan harga komoditas terutama minyak kelapa sawit. (sap)
