Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah untuk melanjutkan rencana penyederhanaan lapisan tarif cukai hasil tembakau (CHT).
Said mengatakan lapisan tarif cukai rokok masih terlalu banyak sehingga membuat pemungutannya menjadi tidak efektif. Selain itu, penyederhanaan layer juga diharapkan lebih memberikan keadilan untuk industri rokok skala kecil.
"Memang terlalu banyak sih layer-nya," katanya, Minggu (22/9/2024).
Said menuturkan pemerintah perlu segera mempersempit jarak tarif antar-layer pada cukai rokok dengan tetap memperhatikan aspek keadilan untuk produsen kecil. Selain itu, ambang batas produksi rokok yang masuk dalam golongan I juga perlu dievaluasi.
Dia menilai kebijakan cukai perlu diarahkan untuk melindungi produsen rokok skala kecil. Apabila tidak dilindungi, lanjutnya, akan banyak industri rokok kecil yang tutup karena tidak mampu bersaing.
"Perusahaan-perusahaan kecil ini lambat laun gulung tikar. Melawan raksasa kan enggak bisa," ujarnya.
Pemerintah telah memasukkan rencana penyederhanaan struktur tarif cukai rokok dalam Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Simplifikasi layer tarif CHT ini diharapkan mampu menekan modus pelanggaran penggunaan pita cukai hasil tembakau.
Secara bertahap, struktur tarif CHT telah disederhanakan dari 19 layer pada 2009 menjadi hanya 8 layer pada 2022. Namun, layer CHT bertambah lagi menjadi 9 karena pemerintah pada 2022 mengubah ketentuan tarif cukai sigaret kelembak kemenyan (KLM) dari semula hanya 1 layer menjadi 2 layer.
Dalam APBN 2025, pemerintah juga telah menyusun beberapa arah kebijakan CHT pada 2025 di antaranya menerapkan tarif CHT bersifat multiyears, menaikkan tarif yang moderat, penyederhanaan layer, serta mendekatkan disparitas tarif cukai antar-layer. (rig)