BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak sudah bisa mencoba simulasi coretax administration system (CTAS) melalui situs pajak.go.id mulai awal pekan ini. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (26/9/2024).
DJP mengungkapkan peluncuran simulator ini bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak dalam memahami berbagai fitur yang tersedia pada CTAS. Simulator coretax bersifat interaktif.
“Simulator coretax dapat diakses dari mana pun dan kapan pun menggunakan internet sehingga dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti.
Dwi juga menegaskan wajib pajak tidak perlu khawatir terhadap data pribadinya. Hal ini dikarenakan data yang digunakan adalah data khusus untuk keperluan edukasi. Data yang dipakai bukan merupakan data wajib pajak yang sebenarnya.
Untuk mengakses simulator ini, wajib pajak harus melakukan pendaftaran pada laman awal akun DJP Online. Apabila pendaftaran berhasil, sistem akan memberikan notifikasi melalui alamat surat elektronik (email) yang terdaftar pada akun DJP Online.
“Notifikasi berupa tautan, nama pengguna, dan kata sandi untuk mengakses simulator akan dikirim paling lama 3 hari kerja,” imbuhnya.
Dalam rangka melakukan edukasi terkait coretax, DJP tidak hanya menyediakan simulator. Sebelumnya DJP telah mengadakan edukasi secara langsung dengan metode hands on yang dilakukan di seluruh unit kerja, termasuk kepada wajib pajak prioritas.
DJP juga menyediakan sarana belajar mandiri dalam bentuk video tutorial dan buku panduan (handbook). DJP telah memproduksi 55 video tutorial dan 19 handbook yang disiapkan untuk membantu wajib pajak dalam mempelajari pengunaan coretax.
Sarana belajar tersebut nantinya dapat diakses melalui kanal komunikasi DJP. Saat ini, video tutorial dan handbook telah diunggah secara bertahap. Video tutorial dapat diakses pada youtube DJP, sedangkan handbook dapat diakses pada tautan https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/.
Selain bahasan mengenai simulator coretax, ada pula beberapa pemberitaan yang juga menjadi sorotan media nasional pada hari ini. Di antaranya, kepastian diluncurkannya coretax secara penuh pada tahun depan, update mengenai pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga kabar adanya posisi menteri penerimaan negara pada kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto.
Harian Kontan menjadikan kabar mengenai coretax system sebagai salah satu ulasan utama pada hari ini. DJP disebut terus melakukan edukasi mengenai coretax system kepada publik. Hal ini untuk menyiapkan implementasi penuh coretax system pada 2025.
Dwi Astuti menyampaikan DJP telah merampungkan fase desain dan pembangunan CTAS. Kini, otoritas tengah menjalankan pengujian yang mencakup aspek fungsi, keamanan, performa, dan fleksibilitas pengembangan sistem.
"Nantinya coretax ini menggantikan aplikasi pelaporan SPT secara elektronik, yakni e-filing dan e-SPT," jelas Dwi. (Kontan)
DJP menyampaikan sudah 75,03 juta NIK telah dipadankan sebagai NPWP hingga 22 September 2024. Angka itu setara 99,16% dari total 75,67 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Artinya, masih ada 638.000 NIK yang masih belum padan sebagai NPWP.
Dirjen pajak Suryo Utomo pun mengimbau wajib pajak segera melaksanakan pemadanan. "Ini yang terus kami ada reinformasi untuk bisa pemadanannya," ujarnya. (DDTCNews)
Penasihat ekonomi dari presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah memastikan pemerintahan Prabowo akan memiliki menteri penerimaan negara.
Burhanuddin mengatakan menteri itu bakal memimpin lembaga baru yang bertugas mengumpulkan pajak, kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Bakal ada menteri penerimaan negara yang akan mengurus pajak, cukai dan PNBP," katanya dalam UOB Economic Outlook 2025. (DDTCNews)
Laporan belanja perpajakan (tax expenditure report) dinilai dapat menjadi salah satu sarana untuk mengevaluasi fasilitas perpajakan yang telah diberikan oleh pemerintah.
Manager of DDTC Fiscal Research & Advisory (FRA) Denny Vissaro mengatakan terdapat beberapa fasilitas perpajakan yang masih minim dimanfaatkan wajib pajak pada 2022. Misal, tax holiday dan tax allowance untuk pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, serta supertax deduction untuk kegiatan vokasi dan litbang.
"Keberadaan informasi ini seharusnya dapat digunakan untuk dikaitkan dengan informasi lain di lapangan untuk mengevaluasi penyebabnya dan solusi apa yang dapat dipilih," katanya dalam International Tax Forum 2024 di Bali. (DDTCNews)
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan tarif PPN baru akan dipastikan oleh pemerintah setelah kabinet baru pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dibentuk.
Menurut Thomas, publik perlu memberikan kesempatan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai presiden dan membentuk kabinet lalu menentukan arah kebijakan ke depan.
"Berilah Pak Prabowo [waktu] menjadi presiden dahulu. Ini kan hal-hal yang berkaitan dengan keputusan dari seorang Presiden Prabowo dan kabinetnya," ujar Thomas. (DDTCNews) (sap)
