BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewajibkan pemerintah daerah menggunakan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah dalam penanganan Covid-19.
Instruksi itu disampaikan melalui PMK No. 19/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19.
Dalam PMK itu, penyaluran DBH SDA kuartal II dan kuartal III, serta DAU bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 tahun anggaran 2020 wajib melampirkan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk penanganan Covid-19.
“Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk penanganan Covid-19 itu harus menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan,” demikian bunyi Pasal 4 ayat (1) PMK tersebut dikutip Senin (16/3/2020).
Sementara untuk penyaluran DID tahap I dan tahap II tahun anggaran 2020 untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan dilaksanakan secara bersamaan paling cepat Maret 2020 dan paling lambat Juni 2020.
PMK yang diteken Sri Mulyani pada 16 Maret 2020, dan berlaku hingga September 2020 juga memuat sanksi jika pemerintah daerah tidak memenuhi persyaratan selama dua bulan berturut-turut, berupa pemotongan dana alokasi umum (DAU).
“Penyaluran sebagian DAU tahun anggaran 2020 dapat dilakukan pemotongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan,” bunyi pasal 6 bab IV PMK tersebut.
Namun, pemotongan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan belanja daerah tiga bulan ke depan. Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi pemotongan DAU akan diatur dalam Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan.
Dalam PMK tersebut, Sri Mulyani juga membolehkan DBH cukai hasil tembakau yang dialokasikan untuk bidang kesehatan digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan virus Corona.
Demikian pula DBH SDA migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan perbaikan gizi, dapat dipakai untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan virus Corona. (rig)
