Ilustrasi. (DJP)
JAKARTA, DDTCNews – Pajak masukan yang muncul pada saat get data melalui fitur prepopulated dalam e-faktur 3.0 tidak harus langsung dikreditkan semuanya.
Hal tersebut disampaikan contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, melalui Twitter. Pajak masukan yang muncul pada saat get data adalah pajak masukan untuk masa pajak yang dipilih dan 3 masa pajak sebelumnya yang belum dikreditkan.
“Apabila tidak bermaksud untuk mengkreditkan di masa pajak yang dipilih, silakan biarkan data PM (pajak masukan) tersebut,” tulis Kring Pajak merespons pertanyaan warga net, dikutip pada Rabu (14/10/2020).
Otoritas menyatakan faktur pajak masukan yang tersedia pada menu prepopulated tidak dimaksudkan langsung akan masuk pada menu administrasi pajak masukan tanpa dilakukan upload. Oleh karena itu, pengusaha kena pajak (PKP) tetap yang memilih.
Setelah memilih pajak masukan yang akan dikreditkan dan status pengkreditannya (B1/B2/B3), PKP bisa melakukan upload. Data tersebut akan masuk ke daftar administrasi pajak masukan. Pajak masukan yang tidak dipilih untuk di-upload akan kembali muncul sebagai pajak masukan.
“PM yang tidak dipilih untuk di-upload akan kembali muncul sebagai PM yang tersedia untuk dikreditkan di masa pajak berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan,” imbuh Kring Pajak.
DJP juga menjelaskan fitur ubah pengkreditan digunakan jika PKP bermaksud mengubah status pengkreditan dari “dikreditkan (B1/B2)” menjadi “tidak dikreditkan (B3)” atau sebaliknya. Fitur ini bukan fitur untuk pindah masa pajak pengkreditan.
Fitur prepopulated pajak masukan, sambung otoritas, merupakan fitur tambahan. Sistem yang ada tidak menghilangkan fungsi key-in atau mekanisme impor data CSV. Menu ini merupakan alat bantu untuk memudahkan PKP agar tidak perlu melakukan input (key-in) atau mekanisme impor data. (kaw)