KPK Minta Masyarakat Awasi Data LHKPN

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta peran aktif masyarakat mengawasi data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan data LHKPN merupakan bentuk akuntabilitas pejabat negara dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta. Menurutnya, masyarakat bisa ambil bagian untuk ikut mengawasi LHKPN yang disampaikan oleh pejabat negara.

"Kami minta bantuan, minta dukungan masyarakat, untuk bisa ikut mengawasi kepatuhan dan kelengkapan pelaporan LHKPN oleh para penyelenggara negara," katanya dalam keterangan resmi dikutip Selasa (16/3/2021).

Firli menyatakan peran aktif publik dalam pengawasan LHKPN merupakan keniscayaan. Menurutnya, masyarakat memiliki hak melakukan pengawasan karena sebagai pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan harta kekayaan karena sumber penghasilan berasal dari uang rakyat.

Dia menyatakan masyarakat dapat mengawasi data LHKPN dalam dua kriteria. Pertama, apakah pejabat yang bersangkutan sudah menyampaikan LHKPN. Kedua, apakah pelaporan dalam LHKPN sudah sesuai dengan profil kepemilikan harta.

Masyarakat bisa mengakses data harta pejabat negara melalui layanan e-announcement LHKPN. Fitur ini dapat diakses melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Data tersebut bisa diakses oleh publik mengenai detail harta kekayaan pejabat negara.

"Publik juga bisa menilik lebih rinci, harta apa saja yang telah dilaporkannya, dari kepemilikan rumah, tanah, tempat usaha, kendaraan, perhiasan, bahkan publik bisa tahu berapa jumlah uang dalam rekeningnya," terangnya.

Sementara itu, Jubir KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan KPK masih mengimbau agar seluruh penyelenggara negara menyampaikan LHKPN paling lambat akhir Maret 2021. Hasil pemeriksaan LHKPN pada 2020 masih menemukan pejabat yang melaporkan daftar harta secara tidak lengkap.

KPK setidaknya menemukan 239 pejabat tidak menyampaikan LHKPN dengan lengkap dan benar pada tahun lalu. Sebanyak 146 pejabat atau 61% berasal dari instansi daerah, 82 pejabat atau 34% dari instansi pusat, dan sisanya 11 penyelenggara negara atau 5% dari BUMN. (Bsi)