BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) mulai mengimplementasikan aplikasi e-Bupot unifikasi bagi instansi pemerintah dan bendaharawan.
Kepala Biro Keuangan Kemensetneg Eka Denny Mansjur mengatakan penggunaan sistem e-bupot yang baru membutuhkan kesamaan informasi. Ditjen Pajak (DJP) pun diundang untuk membedah berbagai tantangan dalam implementasi e-bupot unifikasi.
"Webinar ini diselenggarakan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi, bagaimana solusinya dan memberikan refreshment bagi para pengelola keuangan," katanya dikutip dari laman resmi Setneg, dikutip pada Jumat (19/11/2021).
Eka menyampaikan informasi yang sama terkait pemenuhan kewajiban perpajakan melalui e-Bupot tidak hanya berguna bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Aplikasi berguna bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf Pengelola keuangan (SPK) dan khususnya para bendahara yang mempunyai tugas memungut dan menyetorkan pajak.
Sementara itu, Fungsional Penyuluh Ahli Muda DJP Adelia Septikarina menjelaskan instansi pemerintah tidak lagi memakai aplikasi e-SPT dan e-bupot Pasal 23/26, tetapi menjadi SPT Unifikasi mulai September 2021. Sebelum menggunakan SPT Unifikasi, instansi pemerintah perlu mendaftar sebagai bendaharawan.
"Kewajiban bagi pemotong yaitu mendaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak. D-H-B-L, Daftar-Hitung-Bayar-Lapor. Memang ini tugasnya bendahara untuk menggunakan aplikasi ini, menjadi perantara," tuturnya.
Webinar implementasi awal aplikasi e-Bupot Unifikasi ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi perubahan administrasi perpajakan bagi instansi pemerintah. Sebelumnya, rencana penggunaan e-Bupot Unifikasi sudah dilakukan pada Agustus 2021 atau satu bulan sebelum penerapan. (rig)
