BERITA TERKINI
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. (tangkapan layar)
PARIS, DDTCNews - Kebijakan berkaitan dengan pelaku UMKM yang disusun oleh pemerintah turut memberikan manfaat bagi perempuan, termasuk kebijakan pajak.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan lebih dari 50% kegiatan UMKM di Indonesia diselenggarakan oleh perempuan. Mayoritas karyawannya pun perempuan.
"Dengan demikian, kebijakan yang mendukung UMKM memiliki dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan," ujar Yon dalam webinar Breaking the Tax Bias: Promoting Gender Equality in Taxation yang digelar OECD, Senin (14/3/2022).
Indonesia menerapkan PPh final UMKM dengan tarif 0,5% atas omzet. Mekanisme ini lebih sederhana bila dibandingkan dengan ketentuan umum PPh yang mengharuskan wajib pajak untuk labanya terlebih dahulu sebelum menghitung pajak terutang.
Indonesia juga memberikan pembiayaan ultramikro yang mayoritas dinikmati oleh perempuan. "Hingga akhir tahun lalu, pembiayaan telah disalurkan kepada 5,38 juta usaha mikro dengan 95% di antaranya adalah perempuan," ujar Yon.
Meski demikian, terdapat beberapa perbaikan yang perlu dilakukan ke depan. Bagaimanapun, peningkatan partisipasi perempuan dalam perekonomian merupakan aspek yang diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dalam hal perpajakan, Yon mengatakan Indonesia akan melakukan analisis atas bias implisit yang terdapat dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini. "Kita berencana melakukan analisis atas bias implisit yang terdapat dalam sistem pajak kita saat ini," ujar Yon.
Untuk diketahui, bias implisit berpotensi muncul bila sistem pajak berinteraksi dengan perbedaan sifat penghasilan, perbedaan preferensi konsumsi, dan perbedaan kekayaan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.
Meski ketentuan pajak yang berlaku tampak netral dan tidak secara eksplisit memberikan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, bias implisit berpotensi muncul akibat interaksi antara sistem pajak dan perbedaan faktor sosioekonomi antara laki-laki dan perempuan. (sap)
