BERITA TERKINI
Â
Pekerja menimbang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Bram Itam, Tanjungjabung Barat, Jambi, Selasa (15/3/2022). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Belanja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan direvisi seiring dengan tingginya harga kelapa sawit dalam beberapa waktu terakhir.
Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan untuk saat ini pagu awal belanja BPDPKSÂ masih tercatat senilai Rp5,8 triliun.
"Dengan perkembangan kenaikan harga sawit dan kebutuhan belanja BPDPKS, tentu akan ada revisi terhadap RBA awal dari BPDPKS sesuai dengan perkembangannya," ujar Hadiyanto dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (21/3/2022).
Tahun ini, BPDPKS berencana untuk menyalurkan dana pembiayaan selisih harga biodiesel sebanyak 10,15 juta kiloliter. BPDPKS juga akan membayar selisih harga acuan keekonomian dan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sebanyak 1,2 juta kiloloter.
BPDPKS juga akan menyelenggarakan 75 riset dan melakukan pengembangan atas 3.000 orang SDM sawit. "Termasuk beasiswa dan pelatihan pekebun," ujar Hadiyanto.
Dari sisi penerimaan PNBP, target penerimaan BPDPKS tercatat masih senilai Rp32,4 triliun, lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi PNBP pada tahun sebelumnya yang meroket mencapai Rp72,45 triliun.
Untuk diketahui, baru-baru ini pemerintah resmi menaikkan tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dari US$175 per ton menjadi US$375 per ton.
Kebijakan ini diambil sebagai disinsentif bagi pelaku usaha dalam melakukan ekspor sekaligus menjaga ketersediaan CPO di dalam negeri. (sap)
