BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut efisiensi belanja yang dilakukan Kemenkeu selama pandemi ampuh memangkas anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 menyebabkan percepatan pelaksanaan pola kerja baru di Kemenkeu serta menuntut pengelolaan anggaran sesuai prinsip. Menurutnya, efisiensi terbesar terjadi karena kebijakan pengendalian belanja birokrasi.
"Rp612,45 miliar penurunan belanja birokrasi untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, dikutip Sabtu (11/6/2022).
Sri Mulyani mengatakan sebagai dampak adanya pandemi serta implementasi new way of working/NWOW, Kemenkeu melakukan pengendalian belanja birokrasi yang meliputi belanja ATK, perjalanan dinas dalam dan luar negeri, serta konsinyering dalam dan luar kota. Implementasi kebijakan pengendalian belanja birokrasi itu dilakukan dengan mengoptimalkan media daring, terutama untuk kegiatan yang bersifat internal.
Kemudian, Kemenkeu juga mengoptimalkan penggunaan ruangan di Pusdiklat atau Balai Diklat Keuangan sebagai alternatif pelaksanaan rapat atau konsinyering di hotel.
Tidak hanya pengendalian belanja birokrasi, penghematan anggaran juga terjadi melalui pelaksanaan meeting secara daring serta penggunaan software kolaboratif. Dengan kebijakan ini, Kemenkeu telah melakukan penghematan anggaran senilai Rp161,7 miliar sepanjang 2020-2022.
Menurut Sri Mulyani, penghematan terjadi karena meeting secara daring tidak memerlukan konsumsi, pembelian ATK, serta pencetakan bahan rapat sehingga lebih efisien.
Kemudian, ada implementasi aplikasi Naskah Dinas Elektronik atau Nadine di Kemenkeu yang dikembangkan sejak 2020. Keberadaan aplikasi ini telah berdampak signifikan terhadap penurunan kebutuhan ATK serta biaya pengiriman surat dinas/pos karena menjadi paperless.
Penggunaan aplikasi Nadine juga berdampak pada adanya efisiensi SDM atau pegawai karena tidak perlu lagi melakukan pekerjaan administrasi persuratan. Dari sisi anggaran, implementasi aplikasi Nadine dapat menghemat anggaran senilai Rp132,72 miliar pada 2020 hingga 2022.
"Sekarang bahkan kita sedang minta format yang lebih sesuai atau dalam hal ini konsisten sehingga tidak perlu staf terlalu banyak waktu menyusun naskah dinasnya, tapi lebih direct substance-nya," ujarnya.
Selain ketiga kebijakan tersebut, efisiensi juga berjalan melalui konsolidasi belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga menghemat anggaran Rp69,5 miliar. Di sisi lain, ada kebijakan penerapan ruang kerja masa depan yang berupa activity based workplace (ABW), satellite office, flexible working space (FWS), dan flexible working arrangement (FWA) sehingga menurunkan kebutuhan sewa gedung kantor sebesar Rp14,35 miliar.
Terakhir, ada kebijakan implementasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja secara terpusat di Sekretariat Jenderal untuk seluruh satuan kerja (Satker) di Kemenkeu, sehingga menimbulkan efisiensi senilai Rp9,46 miliar. (sap)
