BANK INDONESIA

DPR Restui Perry Warjiyo Kembali Duduki Kursi Gubernur BI

Dian Kurniati
Selasa, 21 Maret 2023 | 11.53 WIB
DPR Restui Perry Warjiyo Kembali Duduki Kursi Gubernur BI

Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua DPR Puan Maharani.

JAKARTA, DDTCNews - Rapat paripurna DPR sepakat untuk menyetujui Perry Warjiyo kembali menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028.

Ketua DPR Puan Maharani sebagai pemimpin rapat telah meminta persetujuan para anggota mengenai pemilihan Perry sebagai gubernur BI. Pimpinan DPR juga menyampaikan harapan agar Perry dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Pimpinan dewan mengucapkan selamat kepada calon gubernur BI, semoga dapat jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, berintegritas dan amanah," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (21/3/2023).

Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara dalam laporannya menyatakan Perry menjadi calon tunggal gubernur BI yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perry juga telah melewati uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI, kemarin.

Komisi XI DPR pun memutuskan secara musyawarah mufakat dan aklamasi menyetujui Perry sebagai gubernur BI periode 2023-2028. Jabatan Perry sebagai gubernur BI periode 2018-2023 akan berakhir pada Mei mendatang.

Pada saat uji kelayakan dan kepatutan tersebut, Perry menyampaikan 7 kebijakan yang akan dilaksanakan apabila terpilih kembali sebagai gubernur BI. Kebijakan tersebut yakni, pertama, memperkuat kebijakan dan kelembagaan BI sebagai implementasi UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Kedua, memperkuat bauran kebijakan BI untuk mendukung ketahanan perekonomian dari dampak gejolak global. Ketiga, mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem keuangan digital.

Keempat, melaksanakan pendalaman pasar uang serta mengembangkan pembiayaan perekonomian yang berkelanjutan. Kelima, bersinergi dengan pemerintah dan mitra strategis hilirisasi untuk mendorong hilirisasi, serta ekonomi keuangan yang inklusif dan hijau.

Keenam, memperkuat kebijakan sinergi dengan pemerintah dan mitra strategis untuk kerja sama dan hubungan internasional. Ketujuh, transformasi kelembagaan untuk menguatkan BI untuk makin profesional, memiliki tata kelola baik, serta menjunjung akuntabilitas. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.