JAKARTA, DDTCNews – Redenominasi rupiah yang menghapus tiga digit angka nol, harus dijaga dengan penguatan fondasi rupiah melalui perbaikan kondisi ekonomi dalam negeri. Pemerintah mengharapkan redenominasi mampu mencerminkan kuatnya perekonomian Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) harus bisa meloloskan Rancangan Undang-Undang Redenominasi kepada DPR. Hinga saat ini RUU Redenominasi tersebut masih belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2017 di DPR.
"Presiden Jokowi dan Gubernur BI telah mengimbau pemerintah untuk tetap berkoordinasi dengan DPR untuk memasukkan RUU Redenominasi pada daftar Prolegnas tahun 2017 jika ada slot kosong," ujarnya di Jakarta, Senin (19/12).
Ia menyatakan jumlah angka nol dalam mata uang rupiah sudah terbilang cukup banyak jika dibandingkan dengan negara lain. Menurutnya salah satu alasan yang menyebabkan banyaknya angka nol dalam rupiah yaitu karena krisis yang sempat terjadi pada tahun 1997-1998 yang kian berlanjut.
Redenominasi tersebut tentunya sama sekali tidak mengurangi nilai mata uang tersebut meskipun Rp1.000 menjadi Rp1. Sri menyampaikan dengan penguatan fondasi perekonomian nasional, redenominasi akan berjalan dengan baik dan mencerminkan kekuatan perekonomian nasional.
Di sisi lain Gubernur BI Agus Martowardoyo menyadari redenominasi membutuhkan waktu setidaknya 8 tahun masa transisi seusai UU Redenominasi yang disahkan oleh DPR. Sedangkan Presiden RI Joko Widodo telah memproyeksikan redenominasi memerlukan waktu sekitar 7 tahun.
Redenominasi ini juga mampu meningkatkan efisiensi penggunaan jumlah angka pada mata uang. Ke depannya seusai DPR mengesahkan RUU Redenominasi, harga barang dan jasa perlu segera dilakukan penyesuaian. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.