JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan bersikap lebih serius dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi di Indonesia, mengingat indeks Gini Ratio saat ini berada pada angka 0,4.
Ia juga mengatakan pemerintah tidak mungkin mencapai masyarakat yang adil dan makmur, jika sebanyak 10-11% masyarakat Indonesia hidup berada di bawah garis kemiskinan.
"Bahkan manajemen ekonomi, politik, dan sosial dalam hal ini justru terjadi kesenjangan, terbukti dari fakta bahwa hanya sebagian kecil populasi masyarakat Indonesia yang menguasai aset negara. Hal ini sangat berlawanan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur," ujarnya di Jakarta, Senin (16/1).
Sri Mulyani menyatakan Gini Ratio pada angka 0,4 tentu menjadi peringatan (warning) bagi pemerintah untuk semakin serius dalam menangani ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah juga perlu meninjau dan melihat berbagai hal yang bersangkutan dengan ketimpangan harus segera diperbaiki.
Ketimpangan yang tengah terjadi itu menjadi tugas yang luar biasa besar untuk pemerintah supaya bisa diatasi. Ketimpangan ini menurutnya tidak hanya terjadi di Jakarta maupun di Pulau Jawa, namun juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
"Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah yaitu mengenai kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial untuk menjaga ketimpangan supaya ketimpangan tidak semakin besar," pungkasnya.
Menurutnya cita-cita negara untuk semakin menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakatnya harus bisa dicapai. Ia pun menyadari tingkat kemiskinan tercermin pada sejumlah kalangan masyarakat yang masih sulit untuk mendapatkan air bersih.
Sri menekankan pemerintah kini tengah meningkatkan infrastruktur untuk bisa menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, namun peningkatan ini perlu peran serta APBN dalam menganggarkan dananya. Peran serta APBN dinilai sangat penting untuk mencapai hal tersebut, mengingat keadilan dan kemakmuran membutuhkan APBN yang berkesinambungan. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.