MULAI 1 Agustus 2020, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 23/26 harus menyampaikan dalam bentuk dokumen elektronik atau dikenal dengan e-bupot.
E-bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di DJP Online atau saluran tertentu yang ditetapkan DJP. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat bukti pemotongan 23/26 dan melaporkan SPT masa PPh Pasal 23/26 secara elektronik.
Untuk dapat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 melalui e-bupot tentu terdapat proses yang harus disiapkan terlebih dahulu. Mulai dari mengaktifkan fitur layanan e-bupot di DJP Online hingga mengaktifkan penandatangan bukti potong terlebih dahulu.
Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengaktifkan atau membuat penandatangan bukti potong di DJP Online. Mula-mula, silakan tentukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau wajib pajak yang akan menandatangani bukti potong tersebut.
Bila sudah, silakan akses aplikasi DJP Online. Masukkan nomor NPWP, password dan kode keamanan (captcha). Bila Anda belum mengaktifkan fitur layanan e-bupot, silakan untuk mengaktifkannya terlebih dahulu.
Caranya, masuk ke menu Profil. Kemudian, klik Aktivasi Fitur Layanan. Lalu, silakan centang e-bupot PPh Pasal 23/26. Setelah itu, klik Ubah Fitur Layanan. Bila berhasil, Anda akan menerima notifikasi Sukses.
Setelah itu, silakan melakukan Login kembali. Di menu dashboard DJP Online, pilih menu Lapor. Lalu, silakan klik Prapelaporan pada sebelah kiri layar. Setelah itu, pilih kolom e-bupot di sebelah kanan layar.
Nanti, akan muncul tampilan e-bukti potong. Untuk mengaktifkan penandatangan, pilih menu Pengaturan yang berada di atas layar, lalu klik Penandatangan. Nanti, Anda akan melihat kolom pengaturan penandatangan bukti potong.
Simak baik-baik petunjuk yang disediakan DJP di sebelah kiri layar. Masukkan nomor NPWP. Pilih opsi antara wakil wajib pajak (pengurus) atau kuasa. Lalu, centang status aktif. Setelah itu, pilih simpan dan klik oke.
Nanti, penandatangan bukti potong yang sudah dibuat tersebut akan terekam dalam daftar penandatangan. Ini juga menandakan jika penandatangan bukti potong bisa lebih dari satu pengurus.
Silakan lakukan kembali proses pembuatan atau mengaktifkan penandatangan jika pengurus bukti potong lebih dari satu. Dengan penandatangan bukti potong yang aktif maka Anda sudah bisa membuat e-bupot. Semoga bermanfaat. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.