JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini isu perpajakan menjadi agenda penting di banyak negara. Hal ini juga tercermin dalam pertemuan ASEAN di Singapura pada pada 3-6 April 2018.
"Kerja sama perpajakan yang semakin kondusif di ASEAN, meliputi dimulainya implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) dan meningkatnya jumlah perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antarseluruh negara anggota," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/4).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan Indonesia saat ini telah menyepakati tujuh perjanjian, dan masih dalam proses finalisasi penyelesaian P3B dengan Kamboja dan Myanmar.
Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai implementasi penguatan fasilitas kepabeanan. Dimana nantinya semua urusan kepabeanan di kawasan Asia Tenggara terkoneksi secara digital.
"Melalui impelementasi tarif pabean terharmonisasi dan penerapan ASEAN Single Windows, guna meningkatkan pertukaran dokumen pabean menggunakan jalur elektronik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menerangkan negara ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan mendorong integrasi ekonomi. Melalui sinergi tersebut, diharapkan dapat mempersiapkan ASEAN dalam menghadapi persaingan dan tantangan ekonomi global.
Hal ini menjadi semakin penting, dengan mempertimbangkan tingginya ketidakpastian ekonomi global, yang diwarnai meningkatnya sentimen proteksionisme, tantangan untuk memanfaatkan perkembangan ekonomi digital, meningkatnya kebutuhan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur, dan ancaman potensi bencana alam.
Lembaga-lembaga internasional (internatonal organizations/IOs) yang hadir menyampaikan simpulan positif atas perkembangan ekonomi ASEAN, yang saat ini telah menjadi kawasan ekonomi terbesar ketujuh di dunia.
"IOs juga memberikan prediksi ekonomi yang sama di tahun berjalan dan mendatang, dan menyarankan perlunya kontinuitas reformasi kebijakan dalam mendukung daya saing ASEAN," tutupnya. (Amu)