BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi. Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Jamal Wiwoho (kiri) bersiap memimpin acara Wisuda Daring Periode II 2020 UNS di auditorium universitas setempat, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2020). Sebanyak 259 wisudawan mengikuti acara wisuda daring tersebut karena kebijakan physical distancing akibat dari wabah Covid-19. ANTARAFOTO/Maulana Surya/hp.
JAKARTA, DDTCNews – Melalui PMK 68/2020, Kementerian Keuangan memerinci beberapa ketentuan mengenai penghasilan berupa beasiswa yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh).
PMK terbaru ini merevisi sekaligus mencabut ketentuan pengecualian beasiswa sebagai objek pajak penghasilan sebelumnya, yaitu PMK 154/2009 yang menjadi perubahan dari PMK No.246/2008.
"Penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak dan/atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek PPh,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (2) PMK 68/2020, dikutip pada Kamis (25/6/2020).
Namun, pengecualian sebagai objek PPh itu tidak berlaku terhadap tiga kondisi. Pertama, wajib pajak badan pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan dengan penerima beasiswa.
Adapun hubungan usaha, kepemilikan, atau penguasaan tersebut merupakan hubungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Kedua, pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus dari wajib pajak badan pemberi beasiswa memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat dengan penerima beasiswa.
Ketiga, wajib pajak orang pribadi pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha dengan penerima beasiswa.
Dalam ketentuan terdahulu hanya diatur bahwa pengecualian penghasilan berupa beasiswa sebagai objek PPh tidak berlaku bila penerima beasiswa memiliki hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.
Seperti diberitakan sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas ini, beasiswa harus diperoleh oleh WNI untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal baik di dalam negeri maupun luar negeri. Simak artikel ‘Sri Mulyani Rilis PMK Baru Soal Perlakuan Pajak Penghasilan Beasiswa’.
Adapun komponen beasiswa yang dimaksud terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, lembaga pendidikan, atau pelatihan, biaya ujian, biaya penelitian yang terkait dengan studi yang diambil, biaya buku, biaya transportasi, dan/atau biaya hidup wajar sesuai dengan lokasi belajar. (kaw)
