BERITA TERKINI
BRUSSELS, DDTCNews – Uni Eropa tengah gencar menegakan transparansi dalam urusan perpajakan. Tidak tanggung-tanggung perusahaan multinasional dengan pendapatan miliaran euro menjadi bidikan Komisi Persaingan dan Komisi Pajak Uni Eropa.
Sebagaimana diketahui, korporasi raksasa seperti Apple dibuat bertekuk lutut dan harus membayar pajak sebesar €13 miliar, sebuah rekor pembayaran pajak di benua biru. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu harus membayar kewajiban pajaknya setelah pengadilan Uni Eropa memutuskan Apple telah memanfaatkan rezim pajak rendah Irlandia dalam ekspansi bisnisnya di Eropa.
Bicara soal penegakan transparansi maka tidak bisa dilepaskan dengan dua nama yakni Komisioner Persaingan Margrethe Vestager dan Komisioner Pajak Pierre Moscovici. Kasus pajak Apple menjadi gelombang kejut sebagai isyarat bahwa Uni Eropa sangat serius terkait transparansi perpajakan.
“Saya pikir perusahaan digital sekarang tidak memandang sebelah mata terhadap Uni Eropa. Mereka tahu Komisi Uni Eropa saat ini serius dan bersatu, dan perpajakan yang adil dan transparan menjadi agenda utama kami,” kata Moscovici dilansir Tax Note International.
Menurutnya, ada dua elemen utama untuk menegakan transparasi dalam urusan perpajakan. Dua elemen itu tidak lain adalah dukungan publik dan keinginan elite politik untuk merubah keadaan. Moscovici menjelaskan bahwa momentum untuk mendorong transparansi menguat dalam beberapa tahun kebelakang.
“Pengungkapan Paradise Papers membuat marah masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah karena ketidakadilan dalam membayar pajak. Kemarahan ini memberikan momentum untuk menerapkan reformasi yang signifikan,” ungkapnya.
Mantan Menteri Keuangan Prancis itu mengatakan kemarahan dan kebencian publik itu menjadi bahan bakar yang mendorong elit politk melakukan perubahan terhadap sistem yang ada. Maka pada titik inilah political wiil negara anggota Uni Eropa diuji, apakah mereka memihak konglomerasi bisnis atau melakukan koreksi terhadap sistem pajak guna menjawab keresahan publik.
Setelah membongkar kasus pajak Apple, aksinya berlanjut pada rilis daftar hitam pertama Uni Eropa yang berisi 17 negara yang dinilai non kooperatif dalam urusan transparansi keuangan. Tidak berhenti disitu, baru-baru ini rencana penyelidikan pajak terhadap IKEA menjadi sorotan. Serupa dengan Apple, perusahaan asal Swedia itu dituding melakukan penghindaran pajak atas aktivitas bisnisnya di Belanda.
Seperti yang diketahui, Pierre Moscovici menjabat sebagai Komisioner Pajak Uni Eropa sejak tahun 2014. Bersama dengan Komisioner Persaingan Margrethe Vestager, keduanya menjadi dalang utama dalam mengungkap kasus pajak Apple tahun lalu.
Sebelum menjabat sebagai komisioner pajak Uni Eropa, lulusan the Institute of Political Studies, Paris ini telah berkecimpung di dunia politik praktis selama 20 tahun lebih. Moscovici pertama kali menjadi anggota parlemen Prancis pada tahun 1997 dan pada tahun yang sama hingga 2002 ia ditunjuk sebagai menteri urusan Eropa di kabinet Prancis.
Puncaknya adalah ketika ia menjadi wakil presiden parlemen Eropa pada tahun 2004 dan terpilih kembali pada tahun 2007. Pada periode ini, Moscovici salah satu aktor yang membuat negara di kawasan Eropa Timur merapat ke Uni Eropa, salah satunya ialah Rumania. Selanjutnya, Ia mengisi pos Menteri Keuangan Prancis di bawah pemerintahan François Hollande dari Mei 2012 sampai April 2014. (Amu)
